Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan momentum yang tepat karena meringankan beban calon TKI dan keluarganya bahkan dapat mencegah dari rentenir. 

Demikian dikatakan Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, Jumat (23/12) pagi menyusul penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BNP2TKI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberian Fasilitas KUR kepada Calon TKI Melalui Penempatan oleh Pemerintah pada Kamis (22/12).

"Pemberian fasilitas KUR oleh BRI kepada calon TKI ini merupakan momentum yang tepat dan sekaligus dapat meringankan beban TKI dan keluarganya. Soalnya, masih banyak calon TKI yang mengeluhkan kesulitan biaya saat akan berangkat bekerja ke luar negeri," lanjut Jumhur.

Ia mengatakan, masih banyak calon TKI yang pembiayaannya dengan cara menjual atau menggadaikan harta bendanya bahkan ada juga calon TKI yang sampai nekat mencari pinjam kredit diluar skema perbankan, seperti dilakukan oknum rentenir sehingga memberatkan TKI dan keluarganya saat mereka sudah bekerja di luar negeri. "Karenanya, pemerintah menyambut baik upaya yang dilakukan BRI dalam menaruh peduli terhadap kebutuhan para calon TKI yang mau bekerja di luar negeri dengan memberikan bantuan KUR TKI ini," kata Jumhur. 

BRI yang memiliki kantor cabang dan unit sampai di tingkat desa, tentu akan bisa mengembangkannya lebih jauh lagi karena remitansi TKI memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara ekonomis maupun bisnis.

Pemberian KUR TKI yang dilakukan BRI untuk saat ini dilakukan pada calon TKI melalui penempatan ke luar negeri atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara tujuan penempatan (Government to Government/G to G) atau program kerjasama Pemerintah RI dengan pengguna perusahaan di negara tujuan penempatan (Government to Private/G to P). Negara tujuan penempatan TKI sistem G to G dengan Indonesia adalah, Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Sedangkan untuk program G to P yang dilakukan Pemerintah (BNP2TKI) untuk saat ini dengan Inter Resources Consulting Global Search -- perusahaan perekrut TKI formal --di Penang, Malaysia. 

Jumhur mengharapkan BRI bisa mengembangkannya kepada calon TKI yang ditempatkan ke negara-negara lain.  Ia juga berharap BRI bisa melakukan pelatihan ekonomi produktif kepada calon TKI sehingga sekembalinya mereka dari bekerja di luar negeri bisa memanfaatkan penghasilannya pada usaha produktif di daerahnya masing-masing. 

Jumhur menyebutkan, saat ini jumlah TKI di Korsel sebanyak 34.000 lebih dengan gaji di atas Rp 10 juta per bulan.  "Kalau setiap TKI perbulan bisa menyisiihkan sebagian gaji TKI sekitar Rp 5 juta - Rp 6 juta dalam jangka waktu tiga tahun masa kontrak kerja, ini akan menjadi pergerakan roda perekonomian yang sangat dahsyat di daerah asal TKI," kata Jumhur. 

Dengan adanya KUR TKI kepada calon TKI, berikut dilakukannya pelatihan ekonomi produktif diharapkan, perokonomian TKI dan keluarganya menjadi lebih baik dan sejahtera. [E-8]