Penderita HIV/AIDS di Jawa Timur tercatat sebanyak 4.233 jiwa. Dari jumlah itu, 20% diantaranya atau sekitar 846 penderita adalah mereka yang sebelumnya pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur, Hary Soegiri mengatakan, para TKI yang terjangkit HIV/AIDS itu diketahui setelah berobat di Puskesmas di daerah asalnya masing – masing.

 

“Data itu diketahui oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan dari puskesmas di seluruh daerah,” kata Hary disela acara deklarasi bersama stop HIV/AIDS bagi TKI di Balai Latihan Kerja di Malang, Senin (21/11).

Dia menambahkan, para TKI yang mengidap penyakit ini sebagian besar berasal dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan Singapura. Sebagian besar terinveksi melalui hubungan seksual dan penggunaan narkoba dengan jarum suntik.

 

Untuk tindakan pencegahan terhadap TKI agar tidak terjangkit penyakit itu, sambung Hary, pemerintah adalah menjalin kesepakatan antara Disnaker dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia.

Kesepakatannya, seluruh Balai Latihan Kerja Luar Negeri harus menyediakan informasi tentang penularan penyakit itu. Pemerintah sendiri tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap calon TKI saat akan berangkat atau pulang.

 

“Kalau pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan itu bisa dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia. Pemeriksaan harus dilakukan secara sukarela,” papar Hary.

Menurutnya, yang terpenting dilakukan oleh para tenaga kerja di luar negeri adalah menghindari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu yang berpoteni mengarah pada penularan penyakit HIV/AIDS.

 

Sementara itu, Koordinator Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Mochammad Cholily menjelaskan, penempatan tenaga kerja yang salah menjadi penyebab utama seorang TKI terjangkit HIV/AIDS.

“Pergaulan hidup yang bebas seperti perilaku seks bebas, narkotik itu hanya sebagian kecil. Tapi di luar negeri banyak yang terperangkap dalam sindikat prostitusi,” tandas Cholily.

 

Dia mencontohkan, di Malaysia dan Arab Saudi banyak buruh migrah yang lari dari majikan tempatnya bekerja dan terperangkap sindikat prostitusi. Di penjara Jeddah, Arab saudi, sekitar 80% penghuninya adalah Tenaga Kerja Wanita yang didakwa perzinahan. Padahal sebenarnya mereka terjebak sindikat prostitusi.

 

“Pemerintah juga harus mengubah mekanisme penempatan TKI dan melakukan pengawasan yang ketat. Misalnya dengan memiliki rekam jejak dari majikan yang akan ditempati para TKW kita,” pungkas Cholily.zar